DR Pazri: Mundurnya Wakil Presiden Picu Mekanisme Pengisian Jabatan dan Persoalan Hak Pensiun

BANJARMASIN – Pengunduran diri Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki konsekuensi hukum dan ketatanegaraan. Selain memicu mekanisme pengisian kekosongan jabatan, keputusan tersebut juga berdampak pada status hak keuangan dan fasilitas negara setelah tidak lagi menjabat.

Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI), DR Muhamad Pazri SH MH, menjelaskan, pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan ketentuan tersebut, Presiden tidak dapat menunjuk Wakil Presiden pengganti secara langsung karena kewenangan pemilihan berada di tangan MPR.

Pazri juga menegaskan bahwa pengunduran diri harus dibedakan dari pemakzulan atau impeachment. Pengunduran diri merupakan keputusan sukarela, sedangkan pemakzulan adalah pemberhentian melalui proses konstitusional berdasarkan alasan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah hak pensiun Wakil Presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir.

Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, Pazri menjelaskan bahwa Pasal 6 mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak mensyaratkan masa jabatan minimal lima tahun.

"Lamanya masa jabatan sama sekali tidak memengaruhi besaran hak pensiun," demikian penjelasan Pazri merujuk Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Namun, ia menekankan bahwa hak pensiun tidak otomatis diberikan hanya karena seseorang mengundurkan diri. Status pemberhentian dengan hormat menjadi faktor penting dalam menentukan terpenuhinya hak tersebut.

Selain pensiun pokok, undang-undang tersebut juga mengatur hak administratif bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Hak itu meliputi tunjangan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, biaya rumah tangga, dan pemeliharaan kesehatan.

Pazri menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 juncto PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar Rp20.160.000 per bulan. Dengan demikian, angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun pokok apabila persyaratan pemberhentian dengan hormat terpenuhi.

Ia menambahkan, fasilitas operasional yang melekat pada jabatan aktif harus dibedakan dari hak administratif yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pazri, seluruh proses pemberhentian dan pemenuhan hak keuangan mantan pejabat negara harus berlandaskan kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan ujian bagi pelaksanaan konstitusi. Pengisian kekosongan jabatan harus berjalan sesuai UUD 1945, sementara pemenuhan hak mantan pejabat negara harus didasarkan pada status hukum dan prosedur yang sah," ujarnya. (mnn)