BPBD Kalsel Perkuat Mitigasi Lewat Penguatan Regulasi dan Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah

MNN, KALSEL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penguatan regulasi dan penyusunan dokumen kebencanaan yang lebih komprehensif.

foto: MC Kalsel

Ini disampaikan oleh Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) di Aula BPBD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/11/2025).

“Alhamdulillah, kami di BPBD Kalsel saat ini berpacu dengan waktu untuk terus melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Salah satunya adalah memperkuat regulasi kebencanaan,” ujar Bambang.

Menurutnya, berkat dorongan, semangat, dan arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, serta Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, Kalimantan Selatan kini memiliki dokumen-dokumen kebencanaan yang lengkap.

“Kita sudah memiliki berbagai dokumen seperti Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, hingga cuaca ekstrem. Hari ini kami memperkuat dokumen-dokumen tersebut melalui FGD yang membahas penghitungan IKD dan KRB,” jelasnya.

Bambang menambahkan, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kalsel terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat sebesar 0,46, naik menjadi 0,53 pada 2023, dan 0,55 di tahun 2024.

“Harapan kami, dengan kolaborasi bersama seluruh pihak, pada tahun 2025 ini IKD Kalimantan Selatan dapat meningkat menjadi 0,56,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas sektor, termasuk unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Media massa juga turut berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mitigasi secara terukur dan masif.

Selain itu, Bambang menyoroti keberhasilan Kalimantan Selatan dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan.

“Alhamdulillah, menurut penilaian pemerintah pusat, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan termasuk kategori berhasil. Ini berkat kolaborasi TNI, Polri, dan seluruh pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Meski demikian, BPBD Kalsel tetap mewaspadai potensi bencana lain, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang atau puting beliung yang kerap terjadi menjelang musim hujan.

“Kami terus berupaya melakukan mitigasi di daerah-daerah rawan banjir agar dampak dan risiko bencana dapat ditekan,” ujarnya.

Dalam kegiatan FGD tersebut, BPBD Kalsel melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga teknis, dan pihak swasta.

“Dalam kajian risiko bencana sudah sangat jelas siapa berbuat apa dan siapa penanggung jawabnya. Hari ini semua stakeholder berkolaborasi menyusun dokumen penting ini,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz