Kadin Kalsel Fokus Perkuat Kepastian Hukum dan Peran Pengusaha untuk Dongkrak PAD di Rapimprov 2025

MEDIANUSANOW, BANJARMASIN – Penguatan kepastian hukum bagi dunia usaha dan peningkatan peran pengusaha dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) III 2025 Kadin Kalimantan Selatan yang digelar pada 17–18 November 2025. 

Forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Ketua Umum Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pengusaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Rapimprov ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang memastikan pelaku usaha mendapat perlindungan hukum yang layak. Ia menegaskan komitmen pengusaha mengambil peran lebih besar dalam peningkatan PAD. “Kami siap menjaga stabilitas ekonomi Banua,” katanya.

Dalam sesi talkshow, Kajati Kalsel menyoroti urgensi kepastian hukum. Pengusaha membutuhkan kepastian hukum agar dapat menjalankan bisnis tanpa khawatir. "Itu komitmen kami,” tegasnya.

Isu reformasi perizinan juga menjadi sorotan. Kepala DPMPTSP Kalsel memaparkan langkah percepatan layanan sebagai pendorong investasi. Sementara Kepala BPK Kalsel menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci kesehatan sektor usaha, khususnya konstruksi. Perspektif tambahan diberikan akademisi dan asosiasi pengusaha yang menjadi penanggap.

Sebelumnya, Rapimprov dibuka dengan agenda resmi di antaranya laporan panitia, sambutan perwakilan Kadin Indonesia, dan pembukaan oleh Gubernur Kalsel. Dalam kesempatan itu, Kadin Kalsel menandatangani kerja sama dengan PT Sinar Nusantara Industries, PT Citicon Nusantara Industries, PT Conch South Cement Kalimantan, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Kerja sama ini mencakup akses bahan bangunan, pemberdayaan UMKM, dan efisiensi rantai pasok. Kadin Kalsel juga meluncurkan LockerSpace dan mempresentasikan rencana pembangunan Gedung Kadin Kalsel di Banjarbaru.

Steering Committee Rapimprov, DR Muhamad Pazri, menegaskan arah Rapimprov 2025 yang fokus pada kebijakan aplikatif. “Kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan penegak hukum adalah fondasi ruang usaha yang aman dan adil,” jelasnya.

Sementara Ketua Organizing Committee, M Iderus, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha. Sidang pleno, komisi, hingga talkshow dirancang agar memberikan manfaat konkret bagi pelaku usaha.

Rapimprov Kadin Kalsel 2025 kemudian menetapkan sejumlah rekomendasi sebagai pedoman program kerja tahun depan. Kadin Kalsel menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha dan memperkuat ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan. (esw)