OPINI: Dialektika Keadilan Keperdataan dan Legalitas Administratif dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung

Persoalan hukum pertanahan di Indonesia bukan sekadar persoalan administratif mengenai pencatatan hak, melainkan menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu keadilan substantif atas kepemilikan dan penguasaan tanah. Dalam praktiknya, tidak sedikit sertipikat hak atas tanah yang lahir bukan dari proses yang bersih dan sah, melainkan dari prosedur yang cacat, konflik kepentingan, bahkan itikad tidak baik. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan fundamental, apakah sertipikat sebagai produk administratif negara harus selalu dianggap benar dan tidak dapat diganggu gugat?

Oleh: DR Muhamad Pazri SH MH

Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI)

Direktur Utama Borneo Law Firm &

Pendiri LBH Borneo Nusantara

Pertanyaan ini menjadi relevan karena dalam konstruksi hukum agraria nasional, sertipikat sering diposisikan sebagai alat bukti yang kuat. Namun, kekuatan tersebut bukanlah tanpa batas. Ia bukanlah kebenaran absolut, melainkan kebenaran yang dapat diuji. Di sinilah peran peradilan, khususnya Pengadilan Negeri, menjadi krusial dalam menilai apakah di balik sebuah sertipikat terdapat legitimasi hukum yang sah atau justru cacat yang mendasar.

Dalam perspektif yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya melalui Putusan Nomor 314 K/TUN/1996, telah ditegaskan bahwa apabila suatu sertipikat terbukti mengandung cacat hukum dalam proses penerbitannya baik karena pelanggaran prosedur, adanya itikad tidak baik, maupun adanya tumpang tindih hak maka Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan sertipikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam ranah keperdataan. Penegasan ini sekaligus menepis pandangan sempit yang menempatkan seluruh persoalan sertipikat hanya dalam domain hukum administrasi negara.

Untuk memahami konstruksi ini secara lebih mendalam, dapat digunakan analogi hukum yang sederhana namun mendasar. Sertipikat hak atas tanah dapat dianalogikan sebagai “kulit” dari suatu hak, sedangkan alas hak (rechtstitel) merupakan “isi” atau substansi dari hak tersebut. Apabila isi tersebut cacat—misalnya diperoleh melalui penipuan, manipulasi, atau pelanggaran hukum—maka keberadaan kulitnya menjadi tidak bermakna. Dengan kata lain, sertipikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa legitimasi dari alas hak yang sah. Ia bukan sumber hak, melainkan hanya bukti formal dari suatu hak yang seharusnya sudah sah secara materiil.

Analogi lain yang dapat digunakan adalah konsep dalam hukum perjanjian: suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal atau bertentangan dengan hukum tetap dianggap batal, meskipun secara formal memenuhi syarat administratif. Demikian pula dengan sertipikat tanah. Walaupun secara administratif telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, apabila proses dan dasar penerbitannya cacat, maka secara substansi ia kehilangan legitimasi hukumnya.

Dalam kerangka teori hukum, pandangan ini sejalan dengan ajaran keadilan substantif (substantive justice) yang menempatkan kebenaran materiil di atas formalitas prosedural. Hukum tidak boleh terjebak pada apa yang tampak sah secara administratif, tetapi harus menelusuri apakah substansi di baliknya benar-benar adil dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri menjalankan fungsi korektif terhadap kemungkinan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif teori legal realism, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai norma tertulis, tetapi sebagai praktik yang hidup dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sertipikat yang secara formal sah namun lahir dari proses yang cacat tidak dapat dipertahankan hanya demi menjaga formalitas, apabila pada kenyataannya merugikan pihak yang berhak secara sah. Oleh karena itu, intervensi Pengadilan Negeri dalam menyatakan tidak sahnya sertipikat merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang berorientasi pada realitas dan keadilan.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri tersebut memiliki batas yang jelas. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertipikat secara administratif. Kewenangan tersebut tetap berada pada Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang menerbitkan sertipikat, atau melalui mekanisme gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang bersifat komplementer, Pengadilan Negeri menilai aspek keperdataan dan legitimasi alas hak, sedangkan PTUN dan BPN menangani aspek administratif dan pembatalan formal.

Pembagian kewenangan ini dapat dianalogikan sebagai hubungan antara diagnosis dan tindakan dalam dunia medis. Pengadilan Negeri berperan sebagai diagnostik yang menyatakan adanya cacat atau penyakit pada suatu hak, sementara BPN atau PTUN bertindak sebagai eksekutor yang melakukan tindakan administratif berupa pembatalan. Tanpa diagnosis yang jelas, tindakan administratif dapat kehilangan dasar legitimasi. Sebaliknya, tanpa tindakan administratif, putusan perdata dapat kehilangan efektivitasnya.

Sejalan dengan itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978, ditegaskan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum perdata, yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam hubungan antar subjek hukum. Apabila suatu sertipikat diterbitkan dengan mengabaikan prinsip itikad baik misalnya dengan menyingkirkan hak pihak lain yang sah maka sertipikat tersebut tidak layak untuk dipertahankan, meskipun secara formal telah terdaftar.

Dalam konteks ini, sertipikat tidak dapat diposisikan sebagai tameng absolut yang melindungi setiap pemegangnya tanpa melihat proses perolehannya. Hukum tidak memberikan perlindungan kepada mereka yang memperoleh hak dengan cara yang tidak sah. Sebaliknya, hukum justru hadir untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan dan mengoreksi ketidakadilan yang terjadi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan sertipikat tidak sah merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem hukum. Ia memastikan bahwa produk administratif negara tetap tunduk pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang lebih tinggi. Putusan tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan administratif, melainkan justru menjadi fondasi bagi tindakan administratif yang sah dan berkeadilan.

Pada akhirnya, dalam hal suatu sertipikat hak atas tanah terbukti diterbitkan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan sertipikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut selanjutnya menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembatalan administratif oleh instansi yang berwenang atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan pendekatan yang demikian, hukum pertanahan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Sinergi antara Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, dan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara utuh dan berkeadilan. ()